Perjalanan Advokasi Konsesi bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia

Potongan biaya transportasi, layanan kesehatan, dan alat bantu dapat meringankan pengeluaran sehari-hari penyandang disabilitas. Pada 2 Juli 2026, pemerintah menetapkan dan mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan. Di balik terbitnya aturan ini, organisasi penyandang disabilitas telah bertahun-tahun mendokumentasikan biaya tambahan yang mereka hadapi dan memperjuangkan agar pengalaman tersebut menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.

Dari biaya sehari-hari ke usulan kebijakan

Ketika angkutan umum sulit diakses, seseorang mungkin harus membayar lebih mahal untuk menggunakan moda lain. Orang lain perlu mengeluarkan biaya untuk membeli alat bantu atau bepergian bersama pendamping. Pengeluaran seperti ini berulang dan dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk bekerja, belajar, atau memperoleh layanan kesehatan. Konsesi, dalam bentuk potongan biaya atau tarif, merupakan salah satu cara untuk meringankan beban tersebut.

Pada Desember 2020, Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), atau Indonesian Mental Health Association (IMHA), mengoordinasikan sekitar 40 organisasi penyandang disabilitas untuk menyusun kertas kebijakan tentang perlindungan sosial. Melalui diskusi sepanjang awal 2021, organisasi dari wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia memetakan hambatan yang mereka hadapi. Hasilnya dibawa ke dalam konsultasi dengan pemerintah dan lembaga penelitian. Pada 2022, PJS dan mitra juga mengadakan rangkaian webinar untuk memperkenalkan konsesi sebagai salah satu instrumen perlindungan sosial.

Pada 2023, advokasi beralih ke penyusunan usulan regulasi. Pengumpulan data di enam provinsi mengidentifikasi 104 contoh praktik konsesi, termasuk 22 yang secara khusus memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas. Temuan itu menjadi bahan penyusunan naskah akademik dan draf alternatif Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Pada 20 Desember 2023, dokumen tersebut diserahkan kepada Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan. PJS mengoordinasikan kerja koalisi, dengan kontribusi organisasi dari berbagai ragam disabilitas serta dukungan peneliti, termasuk dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Koalisi memperjuangkan ruang dalam pembahasan

Ketika rancangan masuk ke program penyusunan peraturan pemerintah pada 2024, koalisi mendapati bahwa draf awal pemerintah membatasi penerima pada penyandang disabilitas yang dikategorikan sedang dan berat. Organisasi penyandang disabilitas juga menyoroti hambatan untuk memperoleh Kartu

Penyandang Disabilitas (KPD) dan risiko tersisihnya orang yang belum tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pada 29 Mei 2024, konsolidasi yang diikuti 62 peserta dari 26 organisasi membandingkan draf pemerintah dengan usulan koalisi. Pada 13 Juni, koalisi menggelar konferensi pers dan menyampaikan surat terbuka kepada Menteri Keuangan agar organisasi penyandang disabilitas dilibatkan ketika substansi rancangan masih bisa diperbaiki. Pada hari yang sama, BKF mengundang koalisi berdialog. Dalam pertemuan itu, koalisi menyerahkan naskah akademik, draf alternatif, dan daftar inventarisasi masalah untuk dibahas lebih lanjut.

Masukan koalisi dalam pembahasan lintas sektor

Dialog pada Juni 2024 berlanjut ke serangkaian pembahasan teknis. Salah satu pertanyaan yang dibawa koalisi adalah bagaimana konsesi bisa dijangkau orang yang belum memiliki kartu atau belum terdata. Koalisi juga mengusulkan agar kebutuhan pendamping diperhitungkan di sektor yang relevan. Dalam diskusi tentang alat bantu, misalnya, peserta mengangkat kebutuhan akan kursi roda adaptif, alat bantu dengar, dan perangkat lunak pembaca layar. Pembahasan juga mencakup kesehatan, utilitas, perumahan, ketenagakerjaan, dan kewirausahaan.

Menurut catatan advokasi PJS, pada 26 November 2024 BKF melaporkan bahwa kementerian dan lembaga telah menyepakati draf yang saat itu dibahas. Draf tersebut mengakomodasi beberapa masukan koalisi, termasuk perluasan cakupan penerima tanpa pembatasan berdasarkan derajat disabilitas atau status kesejahteraan. Draf itu juga mengakomodasi kebutuhan pendamping di sektor tertentu dan penggunaan dokumen alternatif bagi penyandang disabilitas yang belum memiliki kartu. Kesepakatan ini menjadi pijakan untuk mengawal tahap harmonisasi dan penyelesaian regulasi.

Dari peraturan ke layanan yang bisa diakses

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Terbitnya aturan ini merupakan capaian bersama organisasi penyandang disabilitas, koalisi dan kelompok kerja, peneliti, serta kementerian dan lembaga yang terlibat. Kontribusi PJS dalam proses itu mencakup koordinasi koalisi, penyusunan bahan advokasi, konsolidasi organisasi, dan dialog kebijakan dengan pemerintah.

Peraturan yang diundangkan menetapkan Kartu Penyandang Disabilitas sebagai dokumen utama untuk mengakses konsesi. Pasal 30 menyediakan jalur peralihan. Selama belum memperoleh kartu, penyandang disabilitas dapat menggunakan surat keterangan disabilitas atau dokumen lain yang sudah digunakan untuk memperoleh konsesi sebelum peraturan ini berlaku. Pasal 31 memberi waktu paling lama dua tahun sejak pengundangan untuk menetapkan peraturan pelaksanaan.

Tahap berikutnya akan menentukan apakah konsesi benar-benar mengurangi biaya sehari-hari. Orang yang belum memiliki kartu perlu tahu dokumen apa yang dapat digunakan dan di mana manfaat bisa diperoleh. Petugas di loket transportasi, fasilitas kesehatan, dan penyedia layanan lain juga perlu memahami prosedurnya, termasuk cara menangani keluhan. Di situlah hasil advokasi ini akan terasa, ketika penyandang disabilitas di berbagai daerah dapat memperoleh potongan biaya untuk layanan yang mereka butuhkan.

Rujukan  •  Laporan advokasi konsesi PJS dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026

Link laporan proses advokasi RPP Konsesi https://pjs-imha.or.id/files/Publikasi/REPORT_KONSESI_2020-2025.pdf