Perjalanan Advokasi Konsesi bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia

Potongan biaya transportasi, layanan kesehatan, dan alat bantu dapat meringankan pengeluaran sehari-hari penyandang disabilitas. Pada 2 Juli 2026, pemerintah menetapkan dan mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan. Di balik terbitnya aturan ini, organisasi penyandang disabilitas telah bertahun-tahun mendokumentasikan biaya tambahan yang mereka hadapi dan memperjuangkan agar pengalaman tersebut menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.

Dari biaya sehari-hari ke usulan kebijakan

Ketika angkutan umum sulit diakses, seseorang mungkin harus membayar lebih mahal untuk menggunakan moda lain. Orang lain perlu mengeluarkan biaya untuk membeli alat bantu atau bepergian bersama pendamping. Pengeluaran seperti ini berulang dan dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk bekerja, belajar, atau memperoleh layanan kesehatan. Konsesi, dalam bentuk potongan biaya atau tarif, merupakan salah satu cara untuk meringankan beban tersebut.

Pada Desember 2020, Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), atau Indonesian Mental Health Association (IMHA), mengoordinasikan sekitar 40 organisasi penyandang disabilitas untuk menyusun kertas kebijakan tentang perlindungan sosial. Melalui diskusi sepanjang awal 2021, organisasi dari wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia memetakan hambatan yang mereka hadapi. Hasilnya dibawa ke dalam konsultasi dengan pemerintah dan lembaga penelitian. Pada 2022, PJS dan mitra juga mengadakan rangkaian webinar untuk memperkenalkan konsesi sebagai salah satu instrumen perlindungan sosial.

Pada 2023, advokasi beralih ke penyusunan usulan regulasi. Pengumpulan data di enam provinsi mengidentifikasi 104 contoh praktik konsesi, termasuk 22 yang secara khusus memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas. Temuan itu menjadi bahan penyusunan naskah akademik dan draf alternatif Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Pada 20 Desember 2023, dokumen tersebut diserahkan kepada Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan. PJS mengoordinasikan kerja koalisi, dengan kontribusi organisasi dari berbagai ragam disabilitas serta dukungan peneliti, termasuk dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Koalisi memperjuangkan ruang dalam pembahasan

Ketika rancangan masuk ke program penyusunan peraturan pemerintah pada 2024, koalisi mendapati bahwa draf awal pemerintah membatasi penerima pada penyandang disabilitas yang dikategorikan sedang dan berat. Organisasi penyandang disabilitas juga menyoroti hambatan untuk memperoleh Kartu

Penyandang Disabilitas (KPD) dan risiko tersisihnya orang yang belum tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pada 29 Mei 2024, konsolidasi yang diikuti 62 peserta dari 26 organisasi membandingkan draf pemerintah dengan usulan koalisi. Pada 13 Juni, koalisi menggelar konferensi pers dan menyampaikan surat terbuka kepada Menteri Keuangan agar organisasi penyandang disabilitas dilibatkan ketika substansi rancangan masih bisa diperbaiki. Pada hari yang sama, BKF mengundang koalisi berdialog. Dalam pertemuan itu, koalisi menyerahkan naskah akademik, draf alternatif, dan daftar inventarisasi masalah untuk dibahas lebih lanjut.

Masukan koalisi dalam pembahasan lintas sektor

Dialog pada Juni 2024 berlanjut ke serangkaian pembahasan teknis. Salah satu pertanyaan yang dibawa koalisi adalah bagaimana konsesi bisa dijangkau orang yang belum memiliki kartu atau belum terdata. Koalisi juga mengusulkan agar kebutuhan pendamping diperhitungkan di sektor yang relevan. Dalam diskusi tentang alat bantu, misalnya, peserta mengangkat kebutuhan akan kursi roda adaptif, alat bantu dengar, dan perangkat lunak pembaca layar. Pembahasan juga mencakup kesehatan, utilitas, perumahan, ketenagakerjaan, dan kewirausahaan.

Menurut catatan advokasi PJS, pada 26 November 2024 BKF melaporkan bahwa kementerian dan lembaga telah menyepakati draf yang saat itu dibahas. Draf tersebut mengakomodasi beberapa masukan koalisi, termasuk perluasan cakupan penerima tanpa pembatasan berdasarkan derajat disabilitas atau status kesejahteraan. Draf itu juga mengakomodasi kebutuhan pendamping di sektor tertentu dan penggunaan dokumen alternatif bagi penyandang disabilitas yang belum memiliki kartu. Kesepakatan ini menjadi pijakan untuk mengawal tahap harmonisasi dan penyelesaian regulasi.

Dari peraturan ke layanan yang bisa diakses

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Terbitnya aturan ini merupakan capaian bersama organisasi penyandang disabilitas, koalisi dan kelompok kerja, peneliti, serta kementerian dan lembaga yang terlibat. Kontribusi PJS dalam proses itu mencakup koordinasi koalisi, penyusunan bahan advokasi, konsolidasi organisasi, dan dialog kebijakan dengan pemerintah.

Peraturan yang diundangkan menetapkan Kartu Penyandang Disabilitas sebagai dokumen utama untuk mengakses konsesi. Pasal 30 menyediakan jalur peralihan. Selama belum memperoleh kartu, penyandang disabilitas dapat menggunakan surat keterangan disabilitas atau dokumen lain yang sudah digunakan untuk memperoleh konsesi sebelum peraturan ini berlaku. Pasal 31 memberi waktu paling lama dua tahun sejak pengundangan untuk menetapkan peraturan pelaksanaan.

Tahap berikutnya akan menentukan apakah konsesi benar-benar mengurangi biaya sehari-hari. Orang yang belum memiliki kartu perlu tahu dokumen apa yang dapat digunakan dan di mana manfaat bisa diperoleh. Petugas di loket transportasi, fasilitas kesehatan, dan penyedia layanan lain juga perlu memahami prosedurnya, termasuk cara menangani keluhan. Di situlah hasil advokasi ini akan terasa, ketika penyandang disabilitas di berbagai daerah dapat memperoleh potongan biaya untuk layanan yang mereka butuhkan.

Rujukan  •  Laporan advokasi konsesi PJS dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026

Link laporan proses advokasi RPP Konsesi https://pjs-imha.or.id/files/Publikasi/REPORT_KONSESI_2020-2025.pdf

 

 

Konsesi disabilitas adalah bentuk kemudahan, perlakuan khusus, atau pemotongan biaya (diskon) dari pemerintah dan swasta untuk penyandang disabilitas. Tujuannya adalah mengurangi hambatan sosial-ekonomi dan memastikan kesetaraan dalam mengakses layanan dasar seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, dan fasilitas publik.

Advokasi konsesi bagi penyandang disabilitas dimulai pada 2020 melalui penyusunan kertas kebijakan tentang urgensi perlindungan sosial. Proses ini melibatkan 40 organisasi penyandang disabilitas dari berbagai wilayah dan ragam disabilitas di Indonesia.

Pada 2021–2022, rangkaian webinar, diskusi kelompok terfokus, konsultasi kebijakan, dan audiensi dilakukan untuk menghimpun informasi mengenai hambatan serta kebutuhan penyandang disabilitas. Pembahasan juga memperkenalkan konsesi sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial.

Pada 2023, disusun Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Konsesi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas. Pendataan di beberapa daerah menemukan 104 praktik konsesi, termasuk 22 praktik yang secara khusus diberikan kepada penyandang disabilitas. Dokumen tersebut diserahkan kepada Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan pada Desember 2023.

Sepanjang 2024, koalisi organisasi penyandang disabilitas mengawal pembahasan RPP Konsesi melalui konsolidasi, konferensi pers, dialog, dan serangkaian pertemuan dengan Badan Kebijakan Fiskal serta kementerian dan lembaga terkait. Masukan utama meliputi pemberian konsesi kepada seluruh penyandang disabilitas, konsesi bagi pendamping pada sektor tertentu, kemudahan persyaratan penerima, serta perluasan sektor konsesi.

Pada November 2024, seluruh kementerian dan lembaga menyepakati isi RPP Konsesi. Konsesi disepakati tidak dibatasi berdasarkan tingkat kedisabilitasan maupun status sosial ekonomi.

Pada 2 Juli 2026, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan ini mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah memberikan konsesi kepada penyandang disabilitas. Konsesi juga dapat diberikan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, sedangkan pihak swasta didorong untuk turut memberikannya. Besaran konsesi ditetapkan paling rendah 20 persen dan dapat diberikan lebih besar kepada penyandang disabilitas yang membutuhkan pendamping pada sektor tertentu.

Konsesi mencakup sektor pendidikan, transportasi, kesehatan, penyediaan alat bantu, perumahan dan utilitas, ketenagakerjaan, kewirausahaan, kebudayaan dan pariwisata, serta olahraga. Penyandang disabilitas yang belum memiliki Kartu Penyandang Disabilitas dapat menggunakan surat keterangan disabilitas atau dokumen lain yang sebelumnya digunakan untuk memperoleh konsesi sampai mendapatkan kartu tersebut.

 

 

 

Urgensi Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Pemerintah berusaha melaksanakan kebijakan publik untuk mewujudkan sistem perlindungan sosial (social protection), sebagai backbone atas program kesejahteraan masyarakat.

World Bank (2001) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai bentuk intervens publik untuk membantu individu, keluarga maupun masyarakat agar bisa mengelola risiko yang memberikan dukungan kepada kaum miskin (public interventions to assist individuals, households and communities to mankage risk better and that provide support to the critically poor). Sementara itu, Asian Development Bank (2004) menyatakan bahwa perlindungan sosial sebagai kumpulan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan Perlindungan sosial terdiri dari lima elemen utama: 1) Pasar tenaga kerja; 2) Asuransi sosial; 3) Bantuan sosial; 4) Skema proteksi masyarakat berbasis mikro dan area; 5) Perlindungan anak.

United Nations Development Program (2006) mengemukakan pandangan bahwa perlindungan sosial berlaku untuk semua pihak yang membutuhkan perlindungan dan bantuan, bukan hanya diperuntukkan bagi kalangan miskin, marginal dan vulnerable.

Namun pandangan berbeda menurut Japan international cooperation of agency (2009) perlindungan sosial difokuskan pada kalangan rentan (vulnerable group), yaitu melalui: 1) Social insurance and welfare; 2) Dukungan untuk para penyandang disabilitas; dan 3) Tenaga kerja dan kesempatan kerja. Hal yang sama pun dikemukakan oleh Devereux and Sabates-Wheeler (2004) yang menyoroti perlindungan sosial itu sebagai inisiatif yang memberikan bantuan sosial (social assistence) kepada individu dan rumah tangga sangat miskin, pelayanan sosial (social services) kepada kelompok yang membutuhkan perawatan khusus atau kalangan rentan dan memiliki risiko dalam penghidupan.

Deutsche Gesselschaft fur Technische Zusammernarbeit (2007) mempublikasikan dokumen terkait perlindungan sosial di jerman pada tahun 2007 terkait dengan kesehatan, perlindungan sosial dasar (seperti cash transfer), analisis kemiskinan dan dampak sosial (poverty and social impact analysis), asuransi mikro (microinsurance), dan para penyandang disabilitas (persons with disabilities),

Dalam konteks Indonesia pemerintah telah melakukan upaya dalam perlindungan sosial untuk mengurangi kesenjangan sosial, misalnya melalui bantuan beras sejahtera (Rastra), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan lain-lain.

Selain KIS, Pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atau badan publik yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Peserta BPJS Kesehatan ada dua kelompok, yaitu: 1) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; dan 2) Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Asuransi kesehatan yang dilaksanakan oleh BPJS berlaku untuk seluruh warga negara, termasuk Penyandang Disabilitas Mental (PDM).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, masyarakat yang diperbolehkan menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kategori Penerima Bantuan Iuran hanyalah masyarakat miskin yang telah masuk ke dalam data kemiskinan Badan Pusat Statistik tahun 2011. Penyandang Disabilitas belum masuk ke dalam kategori Penerima Bantuan Iuran dalam program JKN, sehingga PDM kesulitan mendapat akses pelayanan kesehatan gratis melalui kepesertaan dalam program JKN.

Persoalan lain yang dihadapi oleh PDM ialah menurunnya jumlah dosis obat-obatan jiwa yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Beberapa obat yang sangat penting dan dikonsumsi setiap hari oleh PDM seperti seroquel tidak dapat ditanggung semuanya dan hanya ditanggung oleh BPJS hingga sebanyak 50 persen dari dosis yang diharapkan. Hal ini membuat halusinasi PDM muncul kembali dan membuat PDM mudah merasa gelisah.

Saat ini kami terus melakukan advokasi kepada pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap jaminan kesehatan gratis terhadap PDM, layanan kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan PDM, serta meminimalisir hambatan yang didapatkan mereka terkait akses untuk mendapatkan bantuan dari BPJS.

Selain soal kesehatan, salah satu hak dasar yang belum disoroti dalam perlindungan sosial di Indonesia adalah hak atas hunian, yang tidak bisa dipungkiri merupakan salah satu kebutuhan paling mendasar manusia untuk hidup secara layak. Pemenuhan hak ini seringkali dianggap bukan bagian dari agenda utama pemenuhan hak asasi manusia (Pihri, 2018). Akibatnya, hingga kini masih banyak rumah tangga termasuk PDM yang belum memiliki akses terhadap hunian yang layak. Salah satu faktor utamanya adalah harga atau sewa rumah yang kian tak terjangkau dari waktu ke waktu terutama bagi kalangan berpenghasilan menengah-bawah.

Hak atas hunian yang layak merupakan amanat dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, berhunian, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 40 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pun menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berhunian serta berkehidupan yang layak. Artinya, secara normatif, pemenuhan hak ini sejatinya sudah memiliki landasan yuridis yang cukup memadai bagi Negara untuk segera memenuhi hak ini.

 

Hak atas hunian yang layak lebih luas daripada sekadar hak untuk memiliki properti. Hak ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki tempat yang aman untuk hidup damai dan martabat, termasuk bagi mereka sebagai penyewa, Oleh karena itu, langkah dalam kebijakan perlindungan sosial di bidang perumahan publik adalah memastikan bahwa mereka yang sangat terancam dan membutuhkan hunian benar-benar diprioritaskan dalam agenda pembangunan perumahan.

Penyandang disabilitas mental sangat membutuhkan kehadiran Negara dalam pemenuhan hak atas hunian yang layak sebagai manifestasi agar mereka dapat hidup secara madniri di tengah-tengah masyarakat ketika keluar dari Panti Sosial atau Rumah Sakit Jiwa (Pasal 19 Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas atau Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD)). Atas dasar hal tersebut, Kami terus mendorong kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menciptakan dan melaksanakan mekanisme perlindungan sosial terkait hak atas hunian yang layak kepada PDM.